Sajian Utama
Januari,
Hari Perdamaian Sedunia: Acara streaming di seluruh dunia yang ditandai dengan
pandemi dan perang yang masih berlangsung
1 January,
dimulai pada pukul 17:05 WIB, streaming global dengan testimoni dari berbagai negara,
seperti Mozambik, Lebanon, Suriah, Sudan Selatan, dan Afrika Tengah. Suara dari
Koridor Kemanusiaan dan Pulau Lesbos di Yunani - diakhiri dengan Angelus Paus
Fransiskus
The Pawai tradisional untuk Perdamaian pada tanggal 1 Januari - Hari
Perdamaian sedunia - tidak dapat berlangsung karena penguncian yang
diberlakukan oleh karena pandemi. Meski demikian, Sant'Egidio masih akan
memulai tahun baru dengan berkumpul secara virtual dengan semua orang yang
bekerja untuk dunia yang lebih manusiawi, bebas dari segala bentuk kekerasan,
perang, dan terorisme.
For Untuk alasan
ini, kami dengan hangat mengundang Anda pada tanggal 1 Januari 2021 - dari
pukul 17:05 WIB - untuk menghadiri acara streaming global “Damai di Seluruh
Bumi” di dalam "Damai di seluruh bumi 2021", dengan kesaksian
dari berbagai negara, seperti Mozambik, Lebanon, Suriah, Sudan Selatan, dan
Afrika Tengah. Suara dari Koridor Kemanusiaan dan Pulau Lesbos di Yunani -
diakhiri dengan Angelus Paus Fransiskus.
Menanggapi tema yang dipilih oleh Paus Fransiskus "Budaya Peduli sebagai Jalan
Menuju Perdamaian", Presiden Komunitas, Marco Impagliazzo akan
memperkenalkan acara tersebut - diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa - dan
menyuarakan sejumlah kesaksian dari dunia, seperti:
Hari Departemen
Agama
Hari Departemen Agama Indonesia diperingati setiap
tanggal 3 Januari setiap tahunnya. Departemen Agama (Depag) Indonesia merupakan
sebuah lembaga di bawah Pemerintah Republik Indonesia yang membidangi segala
urusan tentang agama. Depag, kini sudah diubah menjadi Kementerian Agama
(Kemenag) Republik Indonesia.
Peringatan Hari Departemen Agama, bermula pada 3 Januari
1946 bertepatan didirikannya secara resmi Kementerian Agama dan
pemerintah pada jaman itu mengangkat Haji Mohammad Rasjidi sebagai Menteri Agama
pertama dan juga sebagai seorang tokoh Muhammadiyah. Kementerian Agama saat itu
juga hanya berpusat di Daerah Istimewa Yogyakarta dan dikenal Kementerian Revolusi karena DIY
dijuluki sebagai ibu kota revolusi.
Secara filosofis, sosio politis dan historis agama bagi
Indonesia sudah berurat dan berakar dalam kehidupan bangsa Indonesia. Sebab
dari para tokoh dan pemuka agama selalu
muncul sebagai pelopor pergerakan dan perjuangan kemerdekaan melalui partai
politik dan sarana lainnya.
Perjuangan gerakan kemerdekaan tersebut melewati jalan
yang tidaklah mudah dan cukup panjang sejak jaman kolonial Belanda sampai
dengan kalahnya jepang di Perang Dunia ke II.
Pada masa kemerdekaan, yaitu 17 Agustus 1945 kedudukan
agama menjadi lebih kokoh dan dengan ditetapkannya Pancasila sebagai ideologi
dan falsafah negara serta UUD 1945. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa diakui sebagai
sumber dari sila-sila yang mencerminkan karakter bangsa Indoensia yang sangar
religius sekaligus memberi makna terhadap kemajuan-kemajuan rohaniah yang akan
dicapai.
Berdirinya Departemen Agama sekitar lima bulan setelah
proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, selain berakar dari sifat dasar dan
karakteristik bangsa Indonesia sekaligus sebagai realisasi dan penjabaran
Ideoligi Pancasila
Ketentuan juridis tentang agama pun terdiri dalam UUD
1945 BAB E Pasal 29 tentang Agama ayat 1 dan 2:
1. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Negara menjamin kemerdekaan
tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut
agamanya dan kepercayaannya itu.Dengan demikian agama telah menjadi bagian dari
sistem kenegaraan sebagai hasil konsensus nasional dan konvensi dalam praktek
kenegaraan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Sumber: Tagar.id Risma
Dewi Indrian
Komnas HAM Apresiasi Langkah Polri terkait Kasus
Ujaran Rasisme terhadap Natalius Pigai
HAM RI mengapresiasi langkah Polri yang memidanakan kasus ujaran rasisme terhadap
eks Komisioner Komnas
HAM Natalius
Pigai.Diketahui, Natalius Pigai diserang
secara rasisme oleh Ambroncius Nababan.
Nama terakhir ditetapkan tersangka dan ditahan Bareskrim Polri."Perlu diingat bahwa
Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi
Rasial melalui UU No 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan
Etnis," kata Ketua Komnas
HAM Ahmad
Taufan Damanik dalam keterangan yang diterima, Dengan begitu, kata
Taufan, rasisme atau tindakan diksriminasi berdasarkan ras dan etnis sangat
ditentang baik secara nasional maupun internasional, bahkan bisa dipidanakan."Sebagai
bangsa yang sangat beragam, maka sudah sepatutnya rasisme atau tindakan
diskriminasi berdasarkan ras dan etnis menjadi perhatian kita semua,"
tambahnya.
Tindakan
penegakan hukum yang cepat dari Polri, dikatakan Taufan, juga
diharapkan juga bisa mencegah kemarahan publik khususnya masyarakat Papua.Dia mencontohkan
kejadian yang terjadi di Surabaya pada 2019 lalu."Mahasiswa asal Papua di
Surabaya yang kemudian memicu berbagai aksi unjuk rasa yang berujung kekerasan
di berbagai tempat yang memakan korban nyawa dan kerusakan harta benda,"
pungkasnya.
Sebelumnya, Bareskrim Polri memutuskan menahan
tersangka kasus
ujaran rasisme Ambroncius Nababan kepada
aktivis Papua Natalius
Pigai pada hari ini, Rabu (27/1/2021).Direktur Tindak Pidana Siber
Bareskrim Polri Brigjen
Slamet Uliandi menyatakan tersangka ditahan setelah diperiksa oleh penyidik
sejak Selasa (26/1/2021) kemarin malam."Ya, betul (Ambroncius Nababan
ditahan, Red)," kata Slamet kepada wartawan, Rabu (27/1/2021).
Lebih
lanjut, ia menyampaikan kasus ini bisa menjadi pembelajaran bagi semua pihak
agar lebih cermat dalam bersosial media. Dia bilang, tidak ada boleh ada
tindakan rasisme kepada sesama warga bangsa."Agar tidak dianggap mematikan
demokrasi dan bebas berbicara. Pesannya jangan lagi main jari yang mengarah ke
perpecahan bangsa khususnya rasis agama suku golongan namun kalau bentuk kritik
hal yang berbeda," pungkasnya.
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan
judul Komnas HAM Apresiasi Langkah Polri terkait Kasus Ujaran Rasisme terhadap
Natalius
Penulis: Reza Deni
Editor: Johnson Simanjuntak
Disadur Tribune
Ratusan
Bencana di Awal Tahun Penanda Krisis Lingkungan Hidup
- Awal tahun ini, bencana
datang bertubi-tubi di Indonesia. Dari banjir, longsor, puting beliung
sampai gempa bumi. Rincian bencana dari data BNPB per 21 Januari 2020 ,
banjir 146 kejadian, longsor 35, puting beliung 29, gelombang pasang dan
abrasi lima dan gempa bumi masing-masing lima kejadian. Kemudian,
kebakaran hutan dan lahan ada satu peristiwa.
- Awal tahun ini terjadi banjir
dan longsor di beberapa wilayah seperti Sumedang, Jawa Barat, Kalimantan
Selatan, Manado, Sulawesi Utara, Jawa Tengah dan Jawa Timur serta Paniai,
Papua. Gempa bumi antara lain, di Sulawesi Barat, paling parah, lalu
Jayapura, dan Bengkulu.
- Di Kalimantan Selatan, banjir
pertengahan bulan ini, data BNPB sampai 20 Januari, dampak banjir
merenggut 21 jiwa, dengan 403.405 orang terdampak. Ada sekitar 79.636
rumah rusak atau terendam banjir. Pemerintah Kalsel telah menetapkan
status bencana tanggap darurat banjir 14-27 Januari 2021.
- Edo Rakhman, Koordinator
Kampanye Walhi Nasional, curah hujan tak bisa jadi satu-satunya penyebab
banjir dan longsor. Ada faktor lain mempengaruhi yang menyebabkan daya
rusak luar biasa. Daya dukung ekosistem hutan menurun, kawasan penyangga
makin berkurang, jadi faktor «inilah yang menyebabkan banjir, longsor dan
menimbulkan banyak korban. Pemerintah harus serius membangun mitigasi
bencana dengan program dan kebijakan yang memasukkan adaptasi dan mitigasi
dalam kebijakan setiap provinsi, terutama yang rawan bencana.
Sejak awal tahun, beragam
bencana menimpa negeri ini dari banjir, tanah longsor, puting beliung, sampai
gempa bumi. Sampai 26 Januari 2021, data BNPB menyebutkan, banjir 146 kejadian,
longsor 35, puting beliung 29, gelombang pasang dan abrasi lima dan gempa bumi
masing-masing lima kejadian. Kemudian, kebakaran hutan dan lahan ada satu
peristiwa.
Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, 166 orang meninggal dunia, 965
luka-luka, satu orang hilang dan 800.000 lebih lain harus mengungsi.
Gempa bermula pada 14
Januari 2021 di kedalaman 10 km barat laut Majene, Sulawesi Barat, dengan
kekuatan 5,9 skala richter sekitar pukul 13.30 siang. Esoknya terjadi gempa
susulan dengan kekuatan 6,2 SR di arah timur laut Majene dengan kedalaman
hampir sama, 10 km. Meski tak berpotensi tsunami masyarakat setempat panik dari
lari keluar rumah.
Setidaknya, empat kabupaten
terdampak gempa Majene, yakni Majene, Mamuju, Mamasa dan Polewali Mandar. Di
Kabupaten Majene, gempa menyebabkan longsor di lima titik.
Gubernur Sulawesi Barat, Ali
Baal Masdar, kemudian menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari, 15-28
Januari 2020.
Daryono, Kepala Bidang
Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, mengatakan, bila melihat dan fokus pada
pantai sebelah barat Sulawesi, terlihat banyak kejadian gempa dan tsunami di
masa lalu. Gempa bumi di pantai barat Sulawesi sebagai besar episentrumnya
berada di lautan dan beberapa di darat.
Tahun 1820, terjadi gempa disertai
tsunami yang memporak porandakan Makassar. Pada 11 April 1976, pernah terjadi
gempa 6,3 SR di Polewali Mandar. Gempa disusul tsunami saat itu menyebabkan 13
orang meninggal.
Pada 23 Februari 1969,
juga pernah gempa 6,9 SR menyebabkan, tsunami setinggi empat meter menerjang
beberapa desa di Kecamatan Malunda dan menyebabkan 64 orang meninggal dunia.
Terakhir, pada 1984 gempa 6,7 SR juga terjadi di Majene dan Mamuju.
Daryono mengatakan, kalau
melihat data sebelumnya, gempa bumi di Sulbar minim akan ada gempa susulan.
Gempa per 17 Januari lalu diikuti 28 kali susulan.
Dalam kunjungan ke Mamuju
pada 15 Januari, Presiden Joko Widodo berjanji pemerintah pusat akan memberikan
bantuan membangun kembali gedung pemerintahan yang roboh.
Rumah masyarakat rusak juga
akan mendapat bantuan, masing-masing Rp50 juta untuk rusak berat, Rp25 juta
rusak sedang dan Rp10 juta rusak ringan.
Banjir,
longsor, sampai awan panas
Awal tahun ini juga terjadi
banjir dan longsor di beberapa wilayah seperti Sumedang, Jawa Barat, Kalimantan
Selatan, Manado, Sulawesi Utara, Jawa Tengah dan Jawa Timur serta Paniai,
Papua.
Hujan deras dengan
intensitas tinggi dan struktur tanah yang labil mengakibatkan tanah longsor
pada 9 Januari di Desa Cihanjuang, Sumedang, Jawa Barat. Longsor menimbun rumah
dan warga, 40 orang meninggal, 25 luka-luka dan lebih 1.000 warga mengungsi.
“Situasi di Desa Cihanjuang
perlu terus diwaspadai karena Badan Geologi masih ada retakan di beberapa titik
longsor,” kata Deden Ridwansyah, Kepala Kantor SAR Bandung.
Penanganan darurat masih
dilakukan karena status tanggap darurat 9-29 Januari 2021.
Di Kalimantan Selatan,
banjir pertengahan bulan ini, data BNPB sampai 20 Januari, dampak banjir
merenggut 21 jiwa, dengan 403.405 orang terdampak. Ada sekitar 79.636 rumah rusak
atau terendam banjir. Pemerintah Kalsel telah menetapkan status bencana tanggap
darurat banjir 14-27 Januari 2021.
Menurut analisa Lapan,
genangan tertinggi di Kabupaten Barito Kuala sekitar 60.000 hektar, Banjar
40.000 hektar, dan Tanah Laut 29.000 hektar. Kemudian, Hulu Sungai Tengah
12.000 hektar, Hulu Sungai Selatan 11.000 hektar, Tapin 11.000 hektar dan
Tabalong 10.000 hektar.
Di Kota Manado, 10 kecamatan
terdampak tanah longsor setelah hujan deras pada Sabtu, 16 Januari.
Di Lumajang, Jawa Timur,
juga terjadi awan panas guguran Gunung Api Semeru pada 16 Januari sore. Awan
panas dengan jarak luncur empat km disertai guguran lava dengan jarak luncur
500-1.000 meter dari Kawah Jinggring Seleko ke arah Besok Kobokan.
Berdasarkan hasil rekaman
gempa Kementerian Emergi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) tercatat amplitude
maksimum 22 milimeter dan durasi 4.278 detik.
BNPB merekomendasikan tak
ada aktivitas penduduk atau wisatawan dalam radius satu km dari kawah atau
puncak Semeru dan jarak empat km arah bukaan kawah di sektor selatan tenggara.
Di Yogyakarta, dan Jawa
Tengah, status Merapi masih berada pasa level III, siaga. BPBD setempat, kata
Jati, sudah evakuasi warga dan hewan ternak. Penambangan di alur sungai-sungai
yang berhulu di Merapi juga agar setop.
Tidak boleh juga ada
kegiatan wisata dan pendakian. Pemerintah Sleman, Magelang, Boyolali, dan
Klaten BNPB minta menyiapkan mitigasi bencana Merapi.
“Jika terjadi perubahan
aktivitas Merapi yang signifikan, status aktivitas segera ditinjau kembali, “
kata Jati.
Hutan
hilang, bencana ekologis datang
Saat mengunjungi Kabupaten
Banjar, Kalimantan Selatan, pada 18 Januari lalu, Presiden Joko Widodo mengatakan,
curah hujan selama 10 hari dan luapan Sungai Barito menjadi penyebab banjir.
Menurut Edo Rakhman,
Koordinator Kampanye Walhi Nasional, curah hujan tak bisa jadi satu-satunya
penyebab banjir dan longsor.
“Ada faktor lain yang
mempengaruhi yang menyebabkan daya rusak luar biasa. Daya dukung ekosistem
hutan menurun, kawasan penyangga makin berkurang, jadi faktor inilah yang
menyebabkan banjir, longsor dan menimbulkan banyak korban,” katanya.
Idealnya, kata Edo, secara
hidrologis hujan harus terserap ekosistem hutan agar tak semua mengalir ke
laut. Seperti pengakuai KLHK, luasan kawasan hutan makin menurun.
Tak heran tren banjir dan
longsor makin naik tahun ke tahun.
Tutupan hutan di Daerah
Aliran Sungai (DAS) Barito, misal, turun 62,8%. “Artinya, data ini menganulir
pernyataan bahwa curah hujan jadi penyebab banjir Kalsel.”
Kalau melihat lebih jauh,
kata Edo, ada keterkaitan antara banjir, longsor, curah hujan tinggi dan krisis
iklim yang notabene karena ulah manusia termasuk di Indonesia.
Untuk itu, katanya,
pemerintah harus serius membangun mitigasi bencana dengan program dan kebijakan
yang memasukkan adaptasi dan mitigasi dalam kebijakan setiap provinsi, terutama
yang rawan bencana.
Senada Solidaritas
Perempuan. Arieska Kurniawaty, Koordinator Program Sekretariat Nasional
Solidaritas Perempuan mengatakan, pemerintah harus melihat akar masalah bencana
ekologis ini.
“Hendaknya pemerintah
melihat akar permasalahan bencana yakni kerusakan ekologis dan mengatasi
penyebabnya,” kata Arieska.
SP tak sepakat pernyataan
presiden soal banjir di Kalsel hanya karena curah hujan tinggi, dengan
menafikan kerusakan alam dampak industri ekstraktif seperti pertambangan dan
perkebunan skala besar seperti sawit.
Seperti Lapan sebutkan,
katanya, hutan dan sawah makin menyempit di Kalimantan sementara perkebunan
naik signifikan, Arieska bilang, kawasan hutan mesti bisa membantu mencegah
erosi dan banjir.
Hutan yang beralih
fungsi menjadi sawit dan pertambangan, katanya, mereduksi daya tampung dan daya
dukung lingkungan hidup yang jadi akar penyebab bencana.
Selain itu, pembangunan
infrastruktur masif juga memperparah kerusakan.
“Situasi ini terjadi hampir
di seluruh wilayah di Indonesia. Krisis iklim yang tak kunjung ditangani dengan
serius juga berkontribusi signifikan terhadap tingginya frekuensi bencana di
berbagai wilayah,” katanya.
Solidaritas Perempuan
mendesak pemerintah menghentikan seluruh aktvitas investasi dan industri yang
menyebabkan bencana ekologis yang berdampak pada masyarakat.
“Pemerintah harus
memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam pembangunan
infrastruktur dan mengkonsultasikan dengan masyarakat terutama perempuan.”
Sesuai Peraturan Kepala BNPB
No 13 /2014 tentang pengarusutamaan gender dalam penanggulangan bencana, harus
ada penyediaan data terpilah gender. Tujuannya, agar penanganan terhadap
perempuan dalam situasi bencana dapat tepat dan menyasar kebutuhan spesifik
mereka.
“Pemerintah juga harus
melibatkan perempuan dalam mitigasi dan adaptasi termasuk dalam pengambilan
keputusan yang berkaitan dengan kebencanaan,” katanya.
SP juga mendesak, negara
sensitif dan responsif gender dalam penanggulangan bencana di sejumlah wilayah
di Indonesia.
Pada situasi bencana, kata
Arieska, perempuan kelompok yang perlu mendapat perhatian khusus karena kondisi
biologis berbeda, seperti menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui.
Perempuan juga masih harus
melakukan pekerjaan domestik yang kadang beban itu melekat pada mereka seperti
merawat anak, menyediakan makanan, mencuci dan lain-lain.
Perempuan dalam kawasan
bencana, katanya, juga rentan jadi korban kekerasan baik karena pandangan yang
merendahkan maupun kemiskinan dampak bencana kerap mengorbankan mereka.
Catatan Solidaritas
Perempuan dalam penanganan gempa, tsunami dan likuifaksi di Sulawesi Tengah
2018, perempuan dalam situasi darurat bencana mengalami kekerasan seksual,
kekerasan rumah tangga. Kondisi ini menimbulkan kemiskinan yang menjerumsukan
perempuan dalam pernikahan dini, termakan bujuk rayu calo untuk jadi pekerja
migran bahkan jadi pekerja seks maupun korban perdagangan manusia.
“Adaptasi dengan situasi
bencana jadi lebih berat bagi perempuan.”
Penanganan bencana, katanya,
perlu memperhatikan kebutuhan spesifik perempuan seperti ketersediaan air
bersih, kamar mandi terpisah, penampunan sementara yang aman bagi perempuan
dari tindak kekerasan seksual.
Pelayanan trauma bagi bagi
perempuan juga penting karena mereka kerap mengenyampingkan trauma untuk
memastikan kondisi keluarga dan komunitasnya.
Keterangan foto utama: Satgana PMI
Kabupaten Hulu Sungai Selatan bersama BPBD, dan TNI/Polri evakuasi warga yang
terkena banjir bandang,sekaligus memberikan makanan siap saji, bahan makanan,
dan bantuan logistik bagi warga korban bencana banjir di Hulu Sungai Selatan,
Provinsi Kalimantan Selatan (18/1). Foto: Relawan lapangan/BNPB
Sumber: Mangobay.co.id
Hari Korps Wanita Angkatan Laut (Kowal)
Hari Korps Wanita Angkatan Laut (Kowal) diperingati
setiap tanggal 5 Januari setiap tahunnya. Peringatan ini bermula pada awal
tahun 1960-an. Dimana kala itu, Kebutuhan tenaga wanita di dalam kedinasan
Angkatan Laut sangatlah penting. Sehingga dibentuklah Korps Wanita Angkatan
Laut (Kowal) sebagai solusinya.
Ide pembentukan Korps Wanita Angkatan Laut, dikomandani
oleh Komodor Yos Sudarso, dan yang merealisasikannya adalah Panglima TNI Laksamana Muda TNI
RE. Martadinata dengan dikeluarkannya surat keputusan pada tanggal 26 Juni 1962
tentang pembentukan Kowal.
Surat keputusan mengenai pembentukan Kowal untuk
memberikan hak, kewajiban, serta kehormatan kepada wanita Indonesia yang
ingin bergabung di bidang kemiliteran.
Korps
Wanita Angkatan Laut (KOWAL). Berawal
dari anggota Kowal sejumlah 12 orang perempuan yang dilantik menjadi siswa
resmi pada tanggal 5 Januari 1963. Hari tersebut yang merupakan cikal bakal
kelahiran Hari Korps Wanita Angkatan Laut (KOWAL) dan terus diperingati sampai
saat ini.
Diketahui pelantikan pertama Kowal yang menghasilkan 12
orang perwira dilakukan oleh Kasal Laksamana Muda TNI RE. Martadinata di Mabes
AL, Jalan Gunung Sahari 67, Jakarta 1963.
Dari waktu ke waktu, Kowal terus berkembang sesuai dengan
dinamika kehidupan perjalanan sejarah dan perkembangan dalam organisasi
Angkatan Laut. Awal pembentukan Kowal adalah Korps yang berdiri sendiri. Korps
disebut di lingkungan Kowal sebagai pengelompokkan secara administratif dan
bukan kecabangan
Seiring dengan semangat emansipasi dan kemitrasejajaran
dengan pria, dalam pembinaan profesi anggota Kowal dijalankan sesuai dengan
ketentuan prajurit TNI AL pada umumnya, tapi pembinaan kodrat kewanitaan tetap
berada di bawah pembinaan khusus Kowal.
Dinamika tergambar di dalam struktur organisasi yang
berubah menjadi Administrasi Personel Wanita (Minsperwan) dan Pembinaan Kowal
(Binkowal).(Risma Dewi Indriani)
Tagar.id
Hari Gizi Nasional
Hari
Gizi Nasional diperingati setiap tanggal 25 Januari. Pada tahun 2021 ini,
peringatan Hari Gizi Nasional memasuki tahun yang ke-61. Guna memperingati Hari
Gizi Nasional yang ke 61 ini, masyarakat dapat mendownload logo Hari Gizi
Nasional melalui link berikut: Download Link Hari Gizi Nasional 2021 Baca juga:
Hari Gizi Nasional 2021, Simak 4 Fakta Mulai Sejarah hingga Peringatan Tahun
Ini Sejarah Hari Gizi Nasional Melansir dari laman Sehat Negeriku, Hari Gizi
Nasional diselenggarakan untuk memperingati dimulainya pengkaderan tenaga gizi
Indonesia yang saat itu ditandai dengan berdirinya Sekolah Juru Penerang
Makanan pada 25 Januari 1951. Sejak berdirinya sekolah tersebut, pendidikan
tenaga gizi terus berkembang pesat di banyak perguruan tinggi di Indonesia.
Dari situlah kemudian disepakati bahwa tanggal 25 Januari diperingati sebagai
Hari Gizi Nasional Indonesia. Upaya perbaikan gizi masyarakat telah dimulai
sejak tahun 1950 yakni saat Menteri Kesehatan Dokter J Leimena mengangkat Prof.
Poorwo Soedarmo sebagai Kepala Lembaga Makanan Rakyat (LMR). Saat itu LMR
dikenal pula dengan sebutan Institut Voor Volksvoeding (IVV) yang merupakan
bagian dari Lembaga Penelitian Kesehatan, Lembaga Eijckman. Sosok Prof. Poorwo
Soedarmo dikenal sebagai Bapak Gizi Indonesia. Peringatan Hari Gizi Nasional
prtama kali diadakan oleh LMR pada pertengahan tahun 1960-an yang kemudian
dilanjutkan oleh Direktorat Gizi Masyarakat sejak tahun 1970-an hingga
sekarang. Baca juga: Hari Gizi Nasional, Ingat Penuhi Nutrisi 1.000 Hari
Pertama Kelahiran Peringatan Hari Gizi Nasional ke-61 Hari Gizi Nasional
pada tahun 2021 kali ini mengusung tema Remaja Sehat Bebas Anemia “Gizi
Seimbang, Remaja Sehat, Indonesia Kuat”. Sebab berdasarkan Riset Kesehatan
Dasar (Riskesdas) 2018 menunjukkan 3-4 dari 10 remaja Indonesia menderita
anemia. Hal itu dipengarungi oleh asupan gizi yang tidak optimal dan kurangnya
aktivitas fisik. Dengan memanfaatkan momentum Hari Gizi Nasional pada 2021,
diharapkan kepada pemangku kepentingan dan masyarakat agar bisa bergandeng
tangan untuk meningkatkan perbaikan gizi pada remaja Indonesia. Baca juga: Hari
Gizi Nasional 2021, Berikut Pola Makan Gizi Seimbang Direktur Jenderal
Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI Kirana Pritasari mengatakan, peringatan HGN
bisa menjadi momentum di masa pandemi Covid 19 untuk meningkatkan komitmen dan
kerja sama seluruh elemen. "Untuk bersama-sama meningkatkan kualitas
kesehatan masyarakat melalui perbaikan gizi remaja terutama dalam
penanggulangan anemia," kata Kirana dikutip dari Panduan Peringatan
HGN 61. Baca juga: Hari Gizi Nasional, Ahli Beberkan Kiat Hidup Sehat ala Anak
Kos Peringatan Hari Gizi Nasional kali ini juga memiliki sejumlah
tujuan: Meningkatkan pengetahuan dan peran aktif masyarakat tentang kesehatan
dan gizi, khususnya dalam penanggulangan anemia pada remaja. Menyebarluaskan
informasi dan promosi kepada masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang dalam
penanggulangan anemia di masa pandemi Covid-19 Menyebarluaskan informasi dan
promosi kepada masyarakat tentang pentingnya suplementasi Tablet Tambah Darah
(TTD) dalam penanggulangan anemia di masa pandemi Covid-19. Meningkatkan peran
media massa dalam kampanye penanggulangan anemia pada remaja sebagai salah satu
upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Meningkatkan komitmen dan
kerja sama antara pemerintah baik sektor kesehatan maupun non kesehatan di
tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, serta swasta dalam kesehatan dan gizi,
khususnya dalam penanggulangan anemia pada remaja. Baca juga: 6 Makanan
Indonesia Gizi Tinggi yang Murah, Ada Tempe dan Ubi Ungu KOMPAS.com/Akbar
Bhayu Tamtomo Infografik: 14 Makanan
